oleh

Masihkah Kita Negara Agraris?

babelpos

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos grup —

DULU, dan ini bukan konon. Negeri ini sangat bangga sebagai negeri agraris. beras surplus, hasil-hasil pertanian demikian melimpah ruah, gemah ripah loh jinawi, tongkat kayu jadi tanaman.

Tapi, lihatlah kini, semua impor. Minyak goreng yang akhirnya berhasil ‘mencopot’ menteri itu sampai kini masih melambung. Padahal perkebunan sawit terbesar di dunia. Cabai, jangankan yang sudah direbonding, yang keriting saja sudah tak terjangkau. Cabe rawit, tak cuma pedas rasa, tapi pedas juga di harga.

Pertanyaannya, kepada siapa soal ini mesti ditanyakan? Apakah kepada pemerintah? Atau kepada rakyat?

Yah sudahlah. Tak usah saling menyalahkan. Adalah harapan, para pemimpin negeri ini tak usah dulu berpikir soal politik apalagi infrastruktur, tapi kantong rakyat dulu tolong diukur. Alangkah baiknya jika Presiden mensupport rakyat memanfaatkan lahan-lahan tidur agar produktif. Kegiatan cetak sawah yang digalakkan, harus diperkuat dengan membangun pula infrastruktur irigasi.

Rakyat tak percaya angka, tapi lebih percaya fakta. Menjeritlah Bapak Menteri menyatakan hasil pertanian negeri ini meningkat tajam misalnya, namun fakta masih impor –walau sedikit– jeritan itu hanya akan dianggap angin lalu. Tapi, pemerintah tak perlu mengumumkan atau berbicara bangga, jika memang faktanya sudah swasembada, berarti hasil memang meningkat tajam, faktanya impor tidak lagi, apalagi kalau sampai eksport. Kalau begini adanya, rakyat tak perlu dimintai dukungan, tapi datang dan mendukung dengan sendirinya.

Hal yang bikin pusing rakyat adalah, para pemimpin termasuk partai-partai ternyata berpikir soal 2024. Sibuk berpikir siapa Capres, siapa Cagub/Cawagub, siapa Bupati/Wakil Bupati, siapa pula Cawako/Cawawako?

Harapan rakyat tentunya, pemimpin haruslah selalu dalam batas koridor kepentingan rakyat, agar tidak dinilai teledor dan mengurusi.

Ironisnya, rakyat negeri ini kadang menyaksikan bagaimana para pemimpin itu menentang atas ‘sesuatu’ habis-habisan hingga keluar dari konsep atas ‘sesuatu’ itu, namun mendadak berbalik entah karena apa? Ada juga kalanya lahir suatu kebijakan yang dibumbui dengan sejumlah harapan. Selidik punya selidik, ternyata ada ‘sesuatu’ di balik ‘sesuatu’ itu.

Ingat, sesungguhnya apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh para pemimpin itu akan selalu diperhatikan dalam setiap gerak dan kata. Jangan sekali-kali melakukan atau mengomentari suatu kebijakan tanpa landasan dan dasar yang akurat apalagi tanpa berpihak pada kepentingan rakyat, karena itu adalah cikal bakal bagi sang pemimpin untuk dihujat.

Menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, menjadi Ketua atau anggota DPR atau DPRD, serta menjadi Menteri atau Presiden sekalipun di negeri ini sekarang, sudah tidak sesakral dulu lagi. Jabatan itu sudah menjadi ‘biasa-biasa saja’. Bahkan salah sedikit dalam bicara atau tindakan, kritik dan hujatan mengalir deras.

Bak penyakit, sudah begitu parah ketidakpercayaan rakyat negeri ini dengan para pemimpinnya. Untuk itu, pemimpinlah yang harus sadar menanamkan kepercayaan rakyat itu kembali dengan pelan-pelan dan program yang pasti dan memang menyentuh ke bawah. Pemimpin jangan membuat program mercu suar yang hanya elok dipandang tapi tidak bermanfaat bagi rakyat.

Apakah program yang menyentuh itu? Gampang. Program yang memang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat secara ekonomi dan kehidupan mereka sehari-hari.

Meskipun para pemimpin itu duduk di jabatan politis, rakyat tidak perlu jawaban untuk mereka juga diberikan secara politis. Rakyat butuh jawaban kongkrit dan solutif. Rakyat tidak perlu lagi kata-kata ‘akan kita perjuangkan’, karena sudah bosan mendengarnya. Rakyat butuh tindakan nyata, langkah nyata, dan akhirnya hasil yang nyata pula.

Rakyat tak perlu lagi, kata, kata, dan kata. Tapi rakyat butuh, karya… Rakyat tak butuh pemimpin duduk rapi berjas dan berdasi duduk di belakang meja berlaci. Tapi rakyat butuh pemimpin yang tahu derita dan suara mereka, pemimpin yang rajin turun dan tahu bagaimana pemecahan atau masalah mereka, pemimpin yang memang mengerti dan memberi solusi atas persoalan yang tengah mereka dihadapi. Rakyat tak perlu pemimpin yang berjanji muluk-muluk…

Bagaimana dengan minyak goreng tadi?

Rakyat tak butuh lagi, karena tak ada lagi yang mau digoreng?

Bukankah cabai dan semua juga sudah mahal tak terbeli? ***