oleh

Babel Dalam Masa Transisi, Ego Sektoral Jadi Penghambat

babelpos

”SUKA atau tidak suka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sekarang ini mengalami masa transisi kepemimpinnan setelah selesai tugas Dr Ezaldi Rosaman dan Abdul Fattah 12 Mei 2022 lalu. Kini provinsi ini dipimpin oleh Pajabat Gubernur (Pj Gubernur) Dr Ridwan Djamaludin.

Tetapi Babel beruntung ketimbang daerah lain, kepemimpinan itu masih dipegang oleh putra daerah terbaik. Hanya saja, Pj Gubernur Babel harus membagi waktu antara dirinya sebagai Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tahun 2023, Pj Gubernur Babel sekarang akan pensiun, harus berganti Pj Gubernur baru lagi. Gonta-ganti kepemimpinan di Babel, bukanlah hal baik. Belum lagi soal proses konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kepemimpinan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan itu tak mudah, butuh waktu berbulan-bulan. Dalam situasi itu penulis sebut masa transisi kepemimpinan di Babel yang akan berlangsung selama hampir tiga tahun.”

Oleh: Safari Ans – Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Babel —

FIGUR seorang pemimpin memang bukan sembarang figur, ia menjadi perpaduan antara kemampuan, kecakapan, kepintaran, etika, nalar, pengalaman birokrasi, dan kharismatisme yang telah diberika Tuhan sejak lahir. Oleh karena itu, maka rakyat yang dipimpin memerlukan kesepakatan untuk memilih pemimpin yang mereka sukai. Karena rakyat yang kemudian disebut masyarakatlah yang akan menerima resikonya, apakah pemimpin yang mereka pilih adalah yang terbaik.

Logika itu kemudian mengilhami, agar pemimpin hasil pilihan rakyat jangan diganti. Sehingga kalau ada masa tunggu pemilihan pemimpin berikut, secara teoritik jabatan pemimpin pilihan rakyat harus diperpanjang. Pemikiran itu saat ini yang diperjuangkan oleh Prof Azyumardi Azra dan kawan-kawan.

Jika Prof Azumary Azra berpikir soal aspirasi rakyat pemilik dalam sistem demokrasi, berbeda dengan pemikiran Prof Yusril Ihza Mahandera yang lebih menitip-beratkan soal legitimatasi. Seorang pemimpin akan memiliki legitimasi apabila berlangsung selama lima tahun sesuai dengan undang-undang. Jika waktu masa kepemimpinan lebih dari lima tahun, maka fungsi legitimasi otomatis hilang. Karena itu perlu ditunjuk pejabat pelaksana kepemimpinan.

Prof Yusril, adalah salah satu penggagas perlunya Indonesia melakukan pemilihan serentak dengan maksud untuk lebih memghemat biaya dan efektif-efisien. Walaupun maksud tersebut nampaknya berbeda dalam pelaksanaannya. Pro kontra pemikiran di atas mewarnai media nasional bekakangan ini. Setelah daerah yang terkena peraturan ini, mendera habitat birokrasi daerah.