oleh

Pertama Kali, Bangka Tengah Miliki Rumah Restorative Justice

babelpos

KOBA – Pemotongan pita oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menandakan telah diresmikannya Rumah Restorative Justice (RRJ) Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, tepatnya di sebelah Kantor Desa Nibung, Kecamatan Koba pada Jumat, (17/6/2022).

RRJ di Desa Nibung ini merupakan yang pertama di Bangka Tengah, yang mana program Restorative Justice ini sebelumnya secara nyata sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

Perlu diketahui pula bahwa Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa dan kadang-kadang melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Algafry turut mengapresiasi program kerja Kepala Kejaksaan Bateng bersama jajarannya. Menurutnya, RRJ ini merupakan satu hal yang positif, karena memberikan peluang kepada masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum secara damai melalui dialog dan mediasi.

“Alhamdulillah sekarang masyarakat Bateng dapat memanfaatkan fungsi dari program Restorative Justice ini, kalau ada perkara yang sifatnya ringan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama, bisa dilakukan mediasi dan datang langsung ke RRJ yang ada di Desa Nibung, agar perkara yang ada berakhir damai,” ujarnya kepada Babel Pos.

Ia berharap agar penyelesaian permasalahan dan penegakan hukum melalui Restorative Justice tersebut bisa mendapatkan putusan yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

“Pastinya Pemkab Bateng akan terus mendukung dan besinergi dengan Kejaksaan Negeri Bateng, semoga RRJ dapat terus eksis menyelesaikan masalah hukum dan bisa berkolaborasi untuk memajukan Bangka Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Syamsuardi mengatakan peresmian rumah RRJ ini bukan hanya sekedar seremonial, namun memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki perkara ringan dan ingin berakhir damai.

“Kita pilih di Desa Nibung, karena lokasinya dekat dengan Kantor Kejaksaan Negeri Bateng dan memadai untuk dijadikan RRJ dan implementasi dari program RJ ini juga sudah pernah kita laksanakan,” terangnya.

“RRJ ini meski tidak bisa hadir disetiap desa, kita harapkan minimal masing-masing kecamatan ada, sebagai sarana koordinasi dan konsultasi, agar masyarakat nyaman, aman dan mendapatkan keadilan,” lanjutnya.

Dikatakan Syamsuardi penyelesaian melalui Restorative Justice ini harus memenuhi syarat berdasarkan peraturan Jaksa Agung, Nomor 15 Tahun 2020, diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 lima tahun.

“Selanjutnya tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus rupiah,” terangnya.

“RRJ ini memang yang pertama kali di Bateng dan semoga dapat memberikan manfaat keadilan, di mana peruntukannya bukan hanya bagi warga Desa Nibung, tapi perkara apapun yang layak di RJ, maka tempat ini akan kita manfaatkan untuk musyawarah mufakat,” imbuhnya. (sak/ynd)