oleh

Guru Honorer Lulus PG Risau, Nasib Honorer 2023?

babelpos

*Honorer Jangan Cuma Pasrah

MINIMNYA usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diajukan pemerintah daerah membuat guru honorer lulus passing grade (PG) risau.

Mereka kini gencar mendekati Pemda agar tersedia formasi untuk guru honorer lulus PG. Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan walaupun sudah ada jaminan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa 193.953 guru lulus PG diangkat, tetapi perlu ada pendekatan kepada Pemda.

Jangan sampai kuota yang disiapkan Kemendibudristek tidak terpakai. “Guru honorer harus mendekati Pemda masing-masing agar ada formasi PPPK 2022,” kata Heti kepada JPNN.com, Kamis (16/6).

Dia mengimbau para guru honorer lulus PG jangan hanya diam dan menunggu. Kuncinya ada di daerah untuk usulan formasi. Sebab, pemerintah pusat tetap menunggu usulan dari daerah.

Jangan sampai, kata Heti, kuota yang disiapkan pusat hanya jadi angka-angka. Seluruh guru honorer lulus PG harus berusaha mendapatkan formasi tahun ini. Sebab, bisa saja perekrutan berikutnya akan lebih sulit.

“Kemendikbudristek akan menerapkan tata kelola guru profesional begitu masalah honorer diselesaikan. Jadi, ini kesempatan yang baik untuk guru honorer,” terangnya.

Sampai hari ini, menurut Heti, FGHNLPSI di daerah -daerah makin banyak yang bergerak.

Nasib Honorer, Bagaimana?

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyiapkan rencana jelas untuk memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer. Pasalnya, pemerintah berencana melakukan penghapusan honorer pada 2023 nanti.

“Ini menyangkut nasib ratusan ribu orang,” kata Ahmad Doli.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa KemenPAN-RB harus memiliki rencana yang jelas untuk kelanjutan tenaga honorer itu sebelum batas waktu 2023 mendatang. Dia mengatakan apabila status tenaga honorer dihapus oleh KemenPAN-RB, maka harus ada kepastian mereka mau diapakan, apakah akan dijadikan outsourcing atau ada alternatif lain. Menurut Doli, wacana penghapusan itu akan berdampak pada kekhawatiran tenaga honorer, dan bisa berpengaruh pada kinerja pemerintah.

Selama ini, lanjut Doli, pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer. Ada daerah yang jumlah tenaga honorernya bahkan lebih banyak dari PNS.

Nah, kata dia, jika tenaga honorer itu dihapus tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah daerah. (jpnn)