oleh

Kompilasi Adat Istiadat (Bagian Delapan)

babelpos

Oleh: Akhmad Elvian – Sejarawan dan Budayawan Bangka Belitung, Penerima Anugerah Kebudayaan —

HUKUM adat di pulau Bangka di samping mengatur tentang ketentuan adat istiadat, tentang mata pencaharian hidup, hubungan tata pergaulan dan sistem kekeluargaan, perkawinan, pajak, pemerintahan dan ketentuan tentang sanksi serta hukuman, juga mengatur tentang Tembung Laku, yaitu pengaturan tentang larangan membuat huru hara atau keonaran pada masyarakat atau kampung. Pengaturan tentang Tembung laku berbunyi:

“Jikalau satu orang bikin huru hara dengan mulut atau kelakuan atau dengan lain-lain hal sebab jadi satu kecideraan atau kemaluan di dalam itu kampung. Dengan sebab itu hal, maka didenda 2 sampai 24 ringgit; Tiga bagian kepada yang mendakwa, satu bagian kepada kepalanya di situ”. Ketentuan tentang pengaturan negeri disusun agar kehidupan masyarakat di pulau Bangka menjadi tertib dan teratur, tidak terjadi huru hara, atau kampung, batin atau negeri tidak menjadi cidera dan kampung dan batin tidak rusak binasa karena disebabkan oleh mulut atau kelakuan atau dengan lain-lain perbuatan terlarang.

Selanjutnya pengaturan terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat dan upaya untuk mencegah terjadinya huru hara atau kicederaan di masyarakat atau kampung diatur juga pada pasal tentang “Pengangkat”. Pasal tentang Pengangkat yaitu mengatur apabila dalam satu waktu ada penyakit keras atau sebab binatang buas di dalam kampung, maka ini kampung belum sampai itu perkara, maka itu kampung yang belum kena penyakit diberi tanda satu kayu yang berkupas di tengah jalan atau di tengah hutan yang mau masuk di kampungnya supaya jangan orang kampung yang ada empunya penyakit masuk di dalam dia punya kampung.

Ketentuan ini dibuat agar kampung tidak terkena musibah akibat penyakit menular atau diserang binatang buas dan agar penduduk kampung aman dan tentram. Dan begitu juga jikalau orang melanggar segala kepercayaan atau pantangan yang kecil-kecil dari dia orang punya adat, maka kena denda 4 sampai 40 ringgit terbahagi kepada segala orang yang di dalam kampung.

Penjagaan terhadap masyarakat dan kampung merupakan hal utama dilakukan oleh kepala-kepala rakyat di pulau Bangka (gegading, batin dan depati). Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan terkait pelanggaran terhadap pantang larang adat istiadat di kampung akan kena sanksi dan denda serta merupakan tugas dari kepala-kepala rakyat untuk menindaknya.

Aturan adat yang melarang orang luar kampung masuk ke satu kampung, atau melarang orang di dalam kampung untuk keluar menuju kampung lainnya, dengan tujuan untuk melindungi kampung atau melakukan pencegahan agar awer atau penyakit menular yang datang dari luar tidak masuk ke kampung, atau sebaliknya apabila ada awer atau penyakit menular di kampung, maka penyakit tersebut tidak dibawa keluar. untuk melarang orang masuk ke kampung pada zaman dahulu biasanya dengan memberi tanda yaitu dalam jarak 40 langkah sebelum masuk ke satu kampung yang terdapat awer atau penyakit menular dipasang tanda berupa kayu yang dikelupas.

Aturan adat tersebut jelas untuk menjaga keselamatan kampung dan penduduknya dan bagi yang melanggar dikenakan denda sangat besar berkisar antara 4 sampai 40 ringgit. Hal tersebut di atas berlaku juga bila satu kampung diserang oleh binatang buas.

Masyarakat Bangka sudah memiliki pengalaman sejarah terkait epidemi penyakit menular seperti Beri-beri yang menjangkit di pulau Bangka dan menelan korban cukup banyak hingga ribuan orang meninggal dunia sekitar tahun 1860-an, kemudian pulau Bangka juga pernah mengalami epidemi berupa wabah Cacar dan beberapa epidemi lainnya seperti Demam Bangka yang diduga sebagai wabah Kolera.

Dalam catatan sejarah terdapat beberapa orang residen yang memerintah di pulau Bangka yang meninggal akibat epidemi Demam Bangka yaitu De la Fontaine. Residen De la Fontaine adalah residen Bangka yang meninggal pada Tahun 1824 akibat epidemi “Demam Bangka” yang melanda Kota Mentok, begitu juga terhadap Tiga orang penggantinya (atau pelaksana tugas residen) juga meninggal.

Hanya pada bulan Agustus 1826, residen yang baru dan sehat mengambil alih kekuasaan dan Demam Bangka dihalau pergi (Heidhues, 2008:37). Residen baru yang sehat sebagai pengganti tersebut adalah residen De Blij. Beberapa residen Bangka berikutnya yaitu J. van der Eb (Tahun 1842-Mei1848), Francois van Olden (1848-17 September 1850), dan H.J. Saverijn Haesebroek (17 September 1850-4 Maret 1851) adalah residen residen yang memulihkan epidemi di pulau Bangka.

Hukum adat di pulau Bangka juga mengatur tentang mekanisme tentang hukuman dengan putusan denda dan pengganti denda. Setiap hukuman dengan putusan denda yang tidak lebih dari 120 ringgit dan bila pihak terhukum tidak dapat membayar sanksi denda, maka denda dapat diganti dengan kerja tanpa dibayar dan upah kerja yang dilakukannya diperhitungkan sampai sejumlah denda yang dikenakan kepadanya lunas.

Jika perkara yang dilanggar lebih berat dengan denda di atas 120 ringgit dan perkara yang dilakukan di samping berhubungan dengan adat serta bercampur dengan masalah agama, maka untuk penyelesaiannya harus diputuskan oleh Rangga atau Tumenggung yang berkedudukan di Mentok atau diputuskan oleh menteri atau sultan di Palembang.
Ketentuan tentang pengganti denda serta penyelesaian perkara berat masalah adat istiadat yang bercampur dengan masalah agama diatur pada Pasal yang berbunyi: “Maka segala putusan denda yang tidak lebih dari 120 ringgit, kepalanya boleh paksa sama yang kena denda dengan kerja seperti buat abis itu uang melainkan jikalau perkara lebih dari itu boleh pergi di Palembang atau di Mentok kalau itu perkara bercampur dengan agama”.

Ketentuan tentang pembayaran sanksi berupa denda di samping sebagian dibayar dengan menggunakan uang dan digantikan dengan bekerja tanpa dibayar, denda juga dapat dibayar dengan barang yang bernilai dengan taksiran harga yang harus lebih tinggi dari kekurangan denda yang harus dibayarkan.

Ketentuan denda yang dibayarkan dengan barang berharga diatur pada Pasal yang berbunyi: ”Segala denda yang tersebut orang boleh bayar satu bagian dari empat dengan uang tunai, lain dia boleh bayar dengan segala rupa barang dengan harga lebih tinggi sekali dari taksiran”.

Hukum Adat di pulau Bangka juga mengatur denda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala-kepala rakyat (gegading, batin dan depati) yaitu jika mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan denda di atas, maka berdasarkan ketentuan bahwa: “Jikalau kepalanya melanggar hukum adat yang tersebut, kena hukum terlipat dan segala denda kepada yang mendakwa serta dibagikan setengah segala orangnya segala denda yang kepalanya tidak dapat tetapi dia dapat uang memutus 2 sampai 12 ringgit dibahagi dengan orang di bawahnya yang memutuskan perkara itu”.
Selanjutnya pada Pasal tentang pembagian denda diatur pada Pasal yang berbunyi: “Segala denda yang kepalanya dapat mesti dibahagi Tiga sama kepalanya yang di bawah dan orang tua-tua yang bersamaan memutuskan hukum, tetapi jikalau pesirah punya orang yang di bawah dia sendiri bahagi Tiga tetapi Satu bahagian kepada orang di bawahnya dan lain kepada pesirah semuanya. Melainkan jikalau pesirah memutus perkara orang dari batin pengandang, maka itu dibahagikan dua: setengah kepada batin dan setengah kepada kepala dan begitu lagi jikalau batin dapat bahagian dari dia punya putusan sendiri mesti dibahagi tiga: satu bahagian kepada itu mandor-mandor dari orang yang salah, yang lain kepada batin (***/habis)