oleh

Dalam Sehari DPRD Babel Didemo Dua Kali, Sempat Duduki Ruang Paripurna

babelpos

PANGKALPINANG – Aksi demonstrasi menyerukan para wakil rakyat dapat bersuara untuk kepentingan rakyat kembali disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Babel, Senin (18/4) kemarin. Bahkan dalam sehari itu dalam suasana puasa, DPRD Babel mendapat dua kali aksi.

Yang pertama pada jam pagi, aksi dimulai oleh gabungan organisasi kepemudaan yang digawangi para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Babel yang disambut oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi.

Sementara para siang harinya, aksi dengan tuntutan yang sama disuarakan oleh Gebrak Babel diterima Ketua DPRD Babel Herman Suhadi. Bedanya, tuntutan mereka untuk menghadirkan para dewan Babel yang duduk di kursi parleman di Senayan Jakarta, yakni DPR RI dan DPD RI.

Aksi terpantau berjalan kondusif berkat pengamanan pihak kepolisian dari Polres Pangkalpinang dan Polda Babel, serta Satpol PP dan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Babel. Sahut-sahutan para pedemo menyentil para dewan pun tak lepas dari aksi ini, di samping atribut berupa spanduk dan karton yang sudah dibumbuhi dengan aspirasi mereka.

Di sesi aksi Cipayung Plus Babel yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Babel. Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kebijakan ekonomi saat ini.

Ketua Umum HMI Babel, Yusuf mengatakan bahwa pemerintah pusat belum mampu memberikan kemajuan ekonomi ditengah krisis. Yusuf menilai, pemerintah justru melahirkan kebijakan yang menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi, demokrasi, dan politik.

“Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok cipayung plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara yaitu, UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung,” ungkap Yusuf.

Senada, Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem mengungkapkan, tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya.