oleh

7.647 Pekerja Wajib Terima THR di Bateng, Ada Keluhan Bisa Adukan ke Posko

babelpos

KOBA – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Pemberian THR ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Menanggapi Surat Edaran tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Bangka Tengah (Bateng) akan kembali mempertegas kewajiban perusahaan dalam membayar THR kepada pekerja, dengan surat edaran yang disahkan Bupati Bangka Tengah.

“Perusahaan memang wajib membayarkan THR kepada pekerja atau buruh dengan besaran minimal 1 bulan upah, jika 1 juta ya 1 juta, kalau UMR ya UMR, dengan catatan harus sudah bekerja satu tahun. Bagi yang belum, maka ada formula perhitungan sendiri,” ungkap Kepala DPMPTK Bateng, Aisyah Sisyilia kepada Babel Pos, Jumat (15/4/2022) di Koba.

“Untuk peran Pemda Bangka Tengah, tentu kita akan mempertegas edaran menteri ketenagakerjaan RI dengan mengeluarkan surat edaran khusus yang ditandatangani Bupati Bateng. Nanti kita sebarkan ke perusahaan yang ada, supaya mereka membayarkan THR sesuai batas waktu yang ditetentukan,” sambungnya.

Sisyil mengungkapkan bagi para pekerja yang memiliki keluhan dalam pembayaran THR dalam melakukan pengaduan ke Posko Satgas THR 2022 Bangka Tengah.

“Kita buka posko satgas THR, bisa laporkan langsung ke kantor DPMPTK, nanti akan kita teruskan ke pusat, di mana perusahaan ini wajib membayarkan THR H-7 sebelum hari raya dan jangan takut untuk melapor, karena kami siap menjadi mediator,” tuturnya.

Dikatakan Sisyl bagi perusahaan yang melanggar PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan pemennaker tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi prakerja dan buruh, maka akan mendapatkan sanksi.

“Jika melanggar akan dikenai sanksi berupa administratif dalam bentuk teguran tertulis, berupa pembatasan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,” jelasnya.

Ia menyebutkan terdapat 7.647 pekerja Bangka Tengah yang seharusnya menerima THR dari 449 Perusahaan yang ada.”Tahun lalu edaran ini sudah ada, namun karena kondisi Covid-19, jadi tidak terlalu dipertegas. Namun untuk tahun ini kembali dipertegas karena sudah mulai pulih kembali,” imbuhnya. (sak/ynd)