oleh

Pasca Erzaldi-Fatah, Sekda Bisa Jadi Pj?

babelpos

MENJELANG berakhirnya jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Babel 12 Mei 2022 mendatang, adalah hal yang tak bisa dihindari adanya 2 sisi penilaian. Ada yang menilai pasangan itu gagal total mencapai janji-janjinya. Namun, ada pula yang menilai keduanya berhasil.

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos Grup —

SEMENTARA, pasangan Erzaldi-Fatah sendiri mengklaim 95% target mereka tercapai.

“95 persen semuanya terealisasikan. Tapi kembali lagi ke masyarakat bagaimana cara menyikapinya,” kata Erzaldi.

Satu hal yang patut digarisbawahi adalah, Erzaldi-Fatah siap bertarung kembali di tahun 2024, dengan bahasa ‘Pergi untuk Kembali’.

Pertarungan itulah nantinya akan menjadi titik balik berhasil atau tidaknya pasangan ini memimpin Babel selama ini.

Dan ingat, 2022-2023, Erzaldi-Fatah bukan lagi siapa-siapa, mereka akan menjadi rakyat biasa. Dan di tahun 2022-2023 itulah –permainan politik yang sesungguhnya–. Mereka yang diisukan akan ikut bertarung di 2024, tentu mulai membangun kekuatan di tahun-tahun itu.

Sementara, posisi Erzaldi-Fatah justru akan diuji dalam masa 2 tahun itu. Bisa jadi membuat posisi tawarnya menjadi tergerus, atau malah sebaliknya justru membangun kerinduan akan kepemimpinannya.

Siapa yang bisa membuat tergerus dan siapa yang bisa membangun kerinduan itu? Tentu banyak pihak, banyak faktor, dan banyak hal. Siapa pihak, apa faktor, lalu apa pula hal itu? Semua sudah mulai terasakan sekarang.

Satu hal kebiasaan politik di negeri ini –termasuk di Babel–, seorang kandidat kerap kali menghujat dan menyalahkan Gubenur/Wakil Gubernur sebelumnya. Langkah ini memang tidak salah, selagi itu bertolak dari pondasi dan dasar atas fakta yang nyata dan akurat.

Namun, puluhan tahun silah penulis pernah katakan: Jika ingin membunuh, jangan menusuk jantung. Karena akan banyak orang datang melayat.

Inilah perlunya hati-hati membangun narasi politik. Ketika seorang calon Kepala Daerah menunjuk, menuding, bahkan menghujat kepala daerah sebelumnya, itu malah bisa berbalik membangun simpati terhadap yang ditunjuk, dituding, dan dihujat itu.

SIAPA yang mengisi kekosongan selama tahun 2022-2023?

Sesuai ketentuan nantinya akan ditunjuk penjabat kepala daerah yang tentunya diharapkan tak mengganggu kinerja Pemda di 2 tahun itu? Dan tentunya, publik termasuk di Babel ini — berharap agar Pj kepala daerah itu mengetahui penuh karakter daerah dan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai ini.

Kalau begitu, apakah Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota berpeluang menjadi Penjabat Kepala Daerah?

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menegaskan bahwa keberadaan ratusan penjabat (Pj) kepala daerah tak akan mengganggu kinerja pemda di 2022 dan 2023. Pj memiliki kewenangan penuh sehingga tak mengganggu kinerja pemerintah daerah.

Akmal menegaskan hal itu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 point 9. Dalam UU tersebut, kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diisi oleh penjabat (Pj) sampai terpilihnya kepala daerah dalam Pemilihan Serentak nasional 2024.

Untuk mengisi kekosongan jabatan di level provinsi, PNS dengan pangkat pimpinan tinggi madya yang bakal diangkat menjadi penjabat. Sementara di level kabupaten/kota, PNS pangkat pimpinan tinggi pratama yang diangkat menjadi penjabat.

“Pejabat pimpinan tinggi madya menjadi Pj di tingkat provinsi, pejabat pimpinan tinggi pratama menjadi Pj di kabupaten/kota. Sekda itu adalah pejabat pimpinan tinggi pratama,” kata Akmal. “Untuk provinsi nanti bisa saja sekda provinsi atau nanti kita lihat perkembangannya. Kami akan rapatkan bersama teman-teman Menpan-RB, BKN, tentang kita pilih opsi paling efisien dan efektif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah,” sambungnya.

Apakah kewenangan PJ kepala daerah sama dengan yang definitif?

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa Penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024 tetap memiliki kewenangan strategis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mereka hanya dilarang melakukan 4 hal.

Pertama: Dilarang melakukan mutasi,
Kedua: Dilarang mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya,
Ketiga: Dilarang melaksanakan pemekaran yang tidak sama dengan kebijakan negara,
Keempat: Dilarang mengambil keputusan-keputusan yang sudah menjadi keputusan pejabat sebelumnya.

Keempat hal ini baru boleh dilakukan jika ada persetujuan dari Mendagri.

HAL yang cukup menggelitik adalah, poin pertama. Pj Kepala Daerah –berarti tentunya termasuk Pj Gubernur– ‘Dilarang melakukan mutasi’.

Dan itu berarti, para pejabat yang baru-baru ini mengalami pergeseran oleh Gubernur Erzaldi, berada pada posisi aman. Bisa dipindahkan Pj atas izin Mendagri. Dan untuk itu tentunya alasan ke Mendagri harus mendasar.

Tapi mutasi itu dilakukan bukan di fase 6 bulan sebelum jabatan berakhir?

Dalam kasus ini, dasar yang sering digunakan adalah UU RI No 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 71 ayat (2).

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Jika bertolak dari pasal ini, maka Erzaldi-Fatah masih berhak melakukan mutasi kapanpun selagi masih menjabat Gubernur/Wakil Gubernur. Karena posisi keduanya bukan sebagai Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur. Karena di pasal itu ada kata-kata:

…. sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri…..

Nah, jelas sudah…. ***