oleh

Biang Gaduh, Jokowi Tahu Nggak?

babelpos

MELIHAT kondisi negeri ini sekarang,. kita jadi ingat pesan Presiden Joko Widodo. Agar jangan gaduh, apa-apa jangan gaduh. Pertanyaannya, siapa bikin gaduh?

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos Grup —

BELAKANGAN ini ada 2 kegaduhan yang muncul.

Pertama, soal kenaikan BBM pertamax, yang katanya akan disusul pula oleh Pertalite dan gas LPG 3 Kg.

Gaduhlah anak negeri, karena kalau sudah pertalite dan gas 3 kg, itu sudah menyentuh sendi kehidupan rakyat terutama menengah ke bawah yang paling dominan di negeri ini.

Kedua, soal penundaan Pemilu yang katanya berdasarkan keinginan rakyat banyak karena dia menympan big data.

Gaduh lah lagi anak negeri ini, karena itu terkesan ada yang ingin memanjangkan duduk di kursi nyaman tanpa proses demokrasi, dan itu jelas-jelas pengangkangan UU.

Kalau sudah begini, berarti yang melontarkan itulah yang bikin gaduh. Siapa dia? Yah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Waduh, ternyata orangnya dekat Pak De sendiri… ha ha…

MELIHAT dampak kegaduhan itu, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengingatkan Luhut Binsar Pandjaitan, untuk tidak meneruskan polemik penundaan pemilu Polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik.

”Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujarnya.

Senator asal Jawa Timur ini juga mengingatkan, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode, turun dari 28 persen menjadi 23 persen.

“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 persen, dari sebelumnya 28 persen untuk isu yang sama,” terang LaNyalla.

Menurut LaNyalla, di saat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi.

Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode.

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” terang LaNyalla.

LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas,” pungkas LaNyalla.

Pernyataan sehat La Nyala ini, sudah kerap muncul dari berbagai pihak. Karena selain pengangkangan UU, juga sangat berbahaya untuk semangat reformasi jika diakomodir.

Memang, seperti yang penulis kemukakan pekan lalu, adalah derita dan penyakit ketika merasa dicintai dan disukai rakyat. Padahal itu semua adalah halusinasi.

Penyakit ini memang berbahaya karena menyentuh bagian angan-angan dan secara medis cukup berat untuk ditangani. Apalagi kadang sang penderita merasa dirinya sangat sehat, sehingga ia menganggap disukai rakyat dan orang banyak itu adalah fakta.

Kedua, adalah penyakit tak mau turun dari kursi jabatan yang tengah diduduki. Padahal, semua ada batas dan waktunya.

Sudahlah, jalani UU dan Aturan,…

Soal bakal ikut berkuasa lagi atau tidak, biarlah rakyat yang menentukan.

Rakyat sudah pintar: Kalau memang hebat, tak usah ditawar, rakyat akan datang meminta…. ***