oleh

Tebal Muka

babelpos

KETIKA yang bicara wacana penundaan Pemilu 2024 itu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang mengklaim, para pemilih kalangan bawah dari Partai Demokrat, Gerindra dan PDI-P, mendukung penundaan pemilu 2024, penulis kaget. Kalau sudah begini, bakal serius jadinya.

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos Grup —

BERUNTUNGLAH, ada yang buru-buru langsung menanggapi dengan sinis.

Tokoh Nahdatul Ulama (NU), Umar Sadat Hasibuan misalnya, langsung berang. Pria yang akrab disapa Gus Umar ini menilai, pernyataan Luhut seperti orang yang ambisi terhadap kekuasaan.

“Hebat ya orang ini klaim partai demokrat, PDIP dan Gerindra setuju pemilu ditunda. Nih orang ambisi banget berkuasa selamanya,” sindir Gus Umar.

Gus Umar akui miris mendengar jawaban Luhut yang terkesan tidak menolak ide perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024.

“Tonton sob podcast Dedy Corbuzier dengan opung Luhut masalah 3 periode. Miris bangat lihat jawabannya,” kata Gus Umar.

Luhut klaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut mengklaim, temuan itu dia dapat berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.

Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan Pemilu.

Kira-kira, rakyat setuju yang berkuasa saja diperpanjang, biar duit itu gak habis.

Syukurnya lagi, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengomentari pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar –wacana yang sama– soal keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Adian, hal yang utama untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah dengan menetapkan alat ukur terlebih dahulu. Pertama, bisa lewat suara partai berdasarkan kursi di DPR.

Jika hal ini yang digunakan, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui oleh parlemen. Karena partai yang menolak memperpanjang masa jabatan presiden menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi. Kedua, jika menggunakan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah mengeluarkan hasil survei. Hasilnya, 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.

“Sementara menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan Big Data disimpulkan 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen sisanya menolak,” ujar Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3). Adian menilai hasil Big Data yang dipaparkan Luhut dan Muhaimin sudah pasti tidak independen dan sarat kepentingan politik, karena disampaikan oleh politikus.


HAL yang perlu ditegaskan saat ini adalah, mengapa wacana-wacana yang berhubungan dengan perpanjangan kekuasaan terus mengemuka di rezim sekarang ini? Apalagi sampai ada klaim big data 60 persen rakyat setuju? Rakyat yang mana?

Ini bukan soal suka tidak suka, namun kekuasaan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang selama 2 periode, adalah lebih dari cukup untuk jalannya sebuah rezim. Toh kalau memang rezim itu disukai rakyat, maka periode ketiganya rakyat tentu akan memilih yang didukung rezim tersebut untuk berkuasa di periode ke 3, Bahkan ke 4. Bukan dengan wacana merubah aturan yag sudah dibuat untuk melanggengkan kekuasaan yang tengah dipegang.

Berwacana mengangkangi aturan UU yang yang sudah dibuat –yang nantinya akan merubah aturan jika wacana berhasil dikibarkan– adalah pola-pola politik yang tak elok.

Satu hal yang perlu diingat, ini bukan soal rezim ini disukai atau tidak, tapi jangan sampai rezim mengatur strategi agar genggaman kekuasaan tak lepas dari mereka? Karena jika itu yang terjadi, secara tidak langsung demokrasi yang sesungguhnya sudah mulai terpasung diam-diam.

Kita tentu berharap agar para tokoh negeri ini tidak kehilangan muka dan tidak kehilangan rasa malu. Sudah terlalu banyak bahkan teramat banyak tokoh negeri ini terutama dari kalangan politikus yang tak punya malu dan hidup bak bunglon demi berada di lingkar kekuasaan.

Bagaimanapun, para politikus bunglon itu tetaplah harus sadar, bahwa mereka punya anak, punya istri, punya keluarga, punya kerabat.

Seorang anak tentu akan lebih bangga memiliki ayah yang tegar dan teguh pendirian, meski harus menentang kekuasaan. Ketimbang sang ayah dikenal sebagai penjilat demi berada di lingkar kekuasaan dengan menghamba dan memuji-muji.

Kecuali jika memang sang politikus lahir sendiri,…. dan memang hanya untuk dinikmati sendiri… ***