oleh

Biang Gaduh!

babelpos

BIARLAH semua berjalan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan seharusnya….

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos Grup —

PRESIDEN Joko Widodo –Jokowi– selalu menekankan agar segenap pihak jangan bikin gaduh. Tegakkan aturan sebagaimana mestinya, tapi jangan bikin gaduh. Tegakkan hukum dengan seadil-adilnya, tapi jangan bikin gaduh.

Pertanyaannya sekarang, siapa yang kerap bikin gaduh di negeri ini?

Salah satu kegaduhan yang hinga kini masih tetap gaduh adalah prihal minyak goreng yang menghilang, kalaupun ada harga melambung tinggi. Semua mahfum adanya, kegaduhan kelas minyak goreng ini tentu beda dengan kegaduhan kelas isu agar Pemilu ditunda atau jabatan 3 periode.

Isu kelas minyak goreng ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kelas bawah hingga kelas menengah khususnya. Maklum ini salah satu kebutuhan dasar rumah tangga, baik untuk kebutuhan dapur hingga untuk kerokan bahkan pengganti minyak rambut….

”Aneh, Pak ya….”

”Padahal setiap sudut di negeri ini ada perkebunan sawit, tapi kok minyaknya langka? Kalau minyaknya dari kelapa, kita maklum, karena kelapa muda lebih mahal dari yang tua. Tapi, kalau sawit, kan gak ada yang makan kelapa sawit muda?”

Menariknya, belum lagi gaduh Migor teratasi, muncul kegaduhan buatan Menteri Tenaga Kerja dalam urusan Jaminan Hari Tua (JHT). Dan ini akhirnya redam setelah Jokowi turun tangan.

Entah apa maksudnya, tiba-tiba Menteri Agama melontarkan kebijakan soal suara toa masjid. Kebijakan yang tidak ada angin, tidak ada badai ini tiba-tiba saja muncul. Tidak ada yang meributkan, tidak ada yang memasalahkan, tiba-tiba Menteri Agama datang mengatur.

Dari 3 persoalan yang membuat gaduh ini, siapa yang membikinnya?

Serba salah memang.

Jika Jokowi turun tangan, akan dituduh memang sudah disetting agar Jokowi muncul sebagai pahlawan. Tidak turun tangan, akan terus bergulir bak bola salju.

Jalan terbaik bagi Jokowi adalah tetap turun meredam, seperti halnya JHT, juga soal toa masjid.

Lebih-lebih Jokowi juga perlu dan harus turun tangan mengatasi langsung soal minyak goreng, dan ini bila perlu dengan tindak keras dan tegas bila ada para pihak yang terbukti bermain.


SATU lagi isu yang juga bikin gaduh, tapi ini untuk kelas atas. Yaitu soal penundaan Pemilu yang sesuai jadwal digelar 2024 mendatang. Melihat aturan yang ada sekarang, itu adalah pengangkangan dari UU. Namun, karena ini isu dari kalangan atas, maka tidak ada yang tidak bisa.

Kalau semua sudah sepakat, maka para pengambil kebijakan bisa saja sepakat mengamandemen UU. Apalagi misalnya, dengan perubahan itu nantinya semua jadi manjang, DPR manjang, Presiden/Wapres manjang, menteri-menteri bisa ikut manjang. Nah, semua jadi enak? Maklum, manjang….

Tapi, buru-buru hasil survey LSI keluar menyatakan maroeitas warga menolak Pemilu ditunda, baik dengan alasan ekonomi ataupun pandemi. Responden tetap menginginkan Pemilu tetap 2024.

Gaduh apa lagi habis ini? ***