oleh

Finalisasi Empat Raperda, DPRD Babel Libatkan Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri

babelpos

SUNGAILIATDPRD Babel melibatkan Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri dalam memaksimalkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Diharap kualitas Raperda yang nantinya jadi Perda akan bermanfaat bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat Babel.

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi S.Sos, mengatakan DPRD Babel ingin berkolaborasi dengan Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri yang diharap terbangun chemistry “hangat”.

“Sehingga tugas kita membentuk peraturan daerah bisa maksimal dan bermanfaat. Hari ini kita akan melakukan finalisasi empat Raperda yang dikaji secara konherensif oleh empat pansus,” ungkap Herman Suhadi di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, Kamis (24/2).

Ia utarakan, keempat Raperda yang sedang dibahas yakni Raperda Penambahan Modal ke Jamkrida, Raperda Keanekaragaman Hayati. Dua Raperda lainnya yakni Raperda Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Raperda Perikanan Budidaya.

BACA JUGA: Ketua DPRD Babel Dorong Pemda Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

“Berkenaan dengan tugas kita sebagai legislasi, anggaran dan controling, kita minta semua mengikuti ini. Pak Marbun datang ke kita untuk membantu. Kami berharap 2022 sesuai rencana kerja kawan-kawan dan tugas kami sebagai legislator bersama pemerintah provinsi dalam membahas Raperda akan terpenuhi,” jelas Herman Suhadi.

Sementara itu Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Makmur Marbun., M.Si, menyatakan semua kebijakan yang dibuat pada Perda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berpesan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bagian dari Kemendagri.

Dalam beberapa daerah ada Perda yang telah berjalan empat tahun namun tidak diikuti dengan keluarnya Pergub.

“Harusnya ketika perda itu keluar langsung (keluar pergub-nya),” kata Makmur Marbun.

Ia katakan, di tahun 2022 pihaknya telah bersurat di triwulan pertama ke daerah agar beberapa produk hukum di daerah harus jelas dan diselesaikan. Sehingga diminta pemda, DPRD bersinergi sesuai yang disampaikan arahan Mendagri.

Ia juga menyarankan sesuai PP 16 tahun 2001 DPRD dapat melibatkan tenaga ahli mumpuni dalam pembahasan Raperda. Agar jangan sampai Raperda tidak selesai bertahun-tahun. Selain itu, anggota DPRD sebagai fungsi legislasi dapat mereview semua Perda.

Dalam finalisasi empat Raperda, Ketua Panitia Pelaksana Finalisasi empat Raperda Sekretariat DPRD Babel, Rudi, S.E, M.Si menyatakan, finalisasi empat Raperda diikuti 75 peserta terdiri dari pansus, dan pihak terkait lainnya. Finalisasi untuk mengasah proses akhir dari proses penetapan empat Raperda.

“Insyaallah proses ini bisa kita fasilitasi dengan baik. Harapan kami kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Rudi. (trh)