oleh

Benarkah Iwan ‘Main Sendiri’ Hingga Tilep Rp 1,2 Miliar, Pejabat Dinkes Ngapain?

babelpos
  • Kepala RSJ: Pengajuan Formal ke Kadinkes
  • Kepala RSUP: Salah Besar Kalau Cuma Pakai WA

“Pembiaran suatu tindak pidana korupsi terjadi, adalah tindak pidana juga”
(Pasal 3 jo Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999)

BESARNYA nilai kerugian negara dalam kasus dugaan Tipikor di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangka Belitung (Babel) hingga Rp 1.280.000.000.- membuat kecurigaan bahwa tak mungkin tersangka Iwan Virgiawan ‘bermain sendiri’ untuk kebutuhan sendiri?

—————

MESKI penasehat hukum (PH) Aldi Putranto yang mendampingi tersangka Iwan Virgiawan –sudah ditahan Kejati Babel– menyatakan bahwa kliennya itu ‘bermain sendiri’ karena terjebak Pinjaman Online (Pinjol), namun dari besarnya nilai dan lamanya waktu yang digunakan tersangka dalam menguras fulus negara itu –diketahui Sejak Agustus-Desember 2021— menimbulkan kecurigaan, minimal ada yang mengetahui apa yang dilakukan tersangka?

Kalau tidak, apa fungsi dan peran para atasan tersangka?

Dimana peran pengawasan dan peran minimal dari atasan langsung Iwan selaku bendahara pengeluaran, seperti dari Kasubag, PPTK, sekretaris hingga Kepala Dinas?

Begitu lemahkah mekanisme dari pengajuan dana operasional dari UPT tak lain adalah Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Bangka Belitung dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sungailiat kepada pihak Dinkes?

Dari penelusuran harian ini pada birokrasi internal Dinas Kesehatan, seorang Iwan melakukan kejahatanya dengan memanfaatkan celah setiap kelemahan dalam setiap pengajuan dana operasional dari UPT. Dimana UPT setiap mengajukan dana operasional diduga hanya sebatas via whatsapp. Bukan secara resmi melalui hard dokumen yang dapat dengan mudah diketahui seluruh lini pejabat terkait.

Ironinya disebut-sebut justeru whatsapp yang ditujukan dalam pengajuan anggaran itu secara teknis sebatas hanya kepada tersangka Iwan. Adapun format pengajuan sebatas pdf. Dengan begitu, pengajuan—pengajuan dari UPT kerap tak diketahui para atasan.

Fatalnya lagi para atasan langsung Iwan justeru sepertinya memaklumi kondisi seperti ini sehingga diduga kuat terjadi pembiaran? Dan dalam hukum, pembiaran suatu tindak pidana terjadi, adalah pidana juga.

Karena dari hasil penelusuran media ini, di: Pasal 23 UU Tipikor tersebut merujuk pula pada Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)yang berbunyi:

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Parahnya lagi dugaan pelanggaran seperti ini disebut-sebut telah menjadi kebiasaan di internal birokrasi Dinkes. Atasan Iwan juga disebut-sebut tak ambil pusing atas dugaan adanya pelanggaran SOP itu. Pun akhirnya wajar bilamana berbuntut buruk dimana negara sampai dirugikan Rp 1,280.000.000.

Parahnya lagi, otak-atik dan kebobrokan anggaran pencairan yang konon dilakukan Iwan itu sebanyak lebih dari 10 kali. Itu kurun Agustus hingga Desember 2021 lalu. Parahnya justeru yang menemukan adanya ketidak beresan tersebut bukan dari atasan langsung Iwan ataupun internal Dinas Kesehatan sendiri. Melainkan dari pihak Bakeuda Provinsi Babel yang menemukan adanya pagu anggaran nihil itu. Pas di saat pengajuan anggaran baru untuk tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan.

Ramai-Ramai Membantah

Harian ini mencoba untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi terhadap pejabat UPT yang berkaitan langsung dengan sang tersangka Iwan itu. Terutama soal urusan anggaran.

Ternyata pihak RSUP dan RSJ Sungailiat ramai-ramai membantah dugaan modus “formalitas’’ pengajuan yang disebutkan itu. Mereka serentak membantah dengan mengatakan semua pengajuan kepada Dinas Kesehatan sudah prosedural.

“Semua sudah sesuai prosedur. Permintaan selalu resmi, dengan pengajuan tertulis dari RSJ ke Dinkes langsung kepada Kadiskes,” kata Kepala RSJ dokter Ria Agustine.

Disinggung apakah pernah pengajuan dana menggunakan sebatas via whatsapp. “Sepengetahuan saya selalu hard copy kita sampaikan. Kemudian setelah pencairan bendahara RSJ akan mendapat konfirmasi dari bendahara Dinkes apabila dana sudah ditransfer. Dan akan terekam dalam rekening koran RSJ,” ujar Ria Agustine.

Demikian juga dengan pencairan dari pihak Dinkes sesuai dengan pengajuan pihak RSJ. “Karena buktinya ada pada rekening koran, dan sudah dicek kesesuaiannya,” ujarnya.

Senada juga dikatakan direktur RSUP Bahrun, kalau cuma lewat whatsapp maka akan salah besar. Baginya selama ini pengajuan telah sesuai prosedural.

“Selama ini dalam pengakuan bendahara saya dalam mengajukan uang lewat nota pencairan dana. Atas ajuan dari PPTK, sehingga ada dasarnya,” klaimnya.

“Salah besar kalau cuma lewat WA. Kami mengirim NPD ( nota pencairan dana) itu tiap bulanya. Ada tanda tangan dari beberapa PPTK untuk NPD nya,” sebutnya.

Sementara itu 2 atasan langsung tersangka Iwan yakni Kasubag Endang dan Rudy M masih bungkam. Whatsapp konfirmasi yang harian ini kirimkan nampak hanya sebatas dibaca saja. (eza)