oleh

Puan Bilang Jangan ‘Jeruk Makan Jeruk’

babelpos

PEMILU dan Pilkada 2024 memang masih lama, namun bau dan anginnya sudah berhembus kencang. Terutama untuk kandidat Calon Presiden (Capres). Sudah sekian banyak nama yang muncul saat ini, namun baru dua nama yang boleh dikatakan sudah benar-benar diperhitungkan. Meskipun hasil survey nyaris tiap bulan dari berbagai lembaga memunculkan sekian banyak nama.

Oleh: Syahril Sahidi – CEO Babel Pos Grup

SIAPA 2 nama itu?

Anis Baswedan Gubernur DKI Jakarta sekarang –di satu sisi (Bukan dari Partai Penguasa)–, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo –(PDI Perjuangan/Partai Penguasa).

Dengan tidak bermaksud mengabaikan nama-nama lain yang bermunculan, namun kedua nama itu saat ini terus menggelinding. Banyak langkah dan banyak upaya untuk mengecilkan nama keduanya, namun itu tidak akan pernah berhasil, malah justru akan membuat keduanya menjadi bak bola salju yang akan terus membesar sekarang dan nanti. Terutama untuk Anis Baswedan.

Untuk langkah promotif, keberadaan Anis lebih diuntungkan karena posisinya sebagai Kepala Daerah Ibukota negeri ini. Sehingga apapun kebijakan, apapun yang terjadi di Ibukota, akan selalu menjadi perhatian warga negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Maklum, Ibukota.

Sementara, Ganjar Pranowo tetap dipandang sebagai Kepala Daerah salah satu Provinsi di negeri ini –meski wilayah yang ia pimpin sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik–. Kebijakan dan kejadian atau apapun, itu tetap akan dipandang sebatas Jawa Tengah.

Di sisi lain, posisi Anis Baswedan –yang bukan dari partai penguasa–, tentu akan membuat namanya semakin kokoh ketika ia diserang dengan berbagai intrik maupun kebijakannya selaku Gubernur. Dalam artian, semakin ia diserang, maka semakin kuat pula pembelaan atas dirinya. Bahkan bukan tidak mungkin, dan ini yang kerap terjadi, serangan yang datang justru menjadi bumerang bagi sang penyerang itu sendiri.

Jeruk Makan Jeruk?

Sangat berbeda dengan posisi Ganjar Pranowo. Tidak dan sangat jarang kebijakan dan kejadian di wilayah itu diarahkan untuk menyerang Ganjar. Selain karena posisinya hanya sebagai salah satu Gubernur –dari sekian banyak provinsi di negeri ini–, juga karena Ganjar adalah dari partai Penguasa PDI Perjuangan yang semua kebijakan akhirnya ada di tangan Ketua umum Megawati Soekarno Putri.

Nah, persoalan yang ada di Ganjar justru di sini. Pen-Capres-an Ganjar dinilai terlalu prematur dan melanggar aturan partai, karena di PDI Perjuangan, kader adalah ‘petugas partai’, yang berarti semuanya harus menunggu ‘penugasan’.

Bahkan, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani secara tersirat –meski cenderung tersurat–, mengingatkan para kader partai berlambang banteng moncong putih untuk tidak ’jeruk makan jeruk’. Seluruh kader partai dimintanya solid untuk mensejahterakan rakyat dan kemenangan partai pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia menyebut, setelah sepuluh tahun ’berpuasa’ dari kekuasaan –2 periode dipegang Partai Demokrat dengan SBY-nya–, PDI Perjuangan kini berhasil menjadi partai penguasa yang sudah 7 tahun berjalan.

Dan, 2024, PDI Perjuangan menghadapi tantangan yang berat, karena ‘mempertahankan’ tentu lebih berat dari pada ‘merebut’.

Jawa Tengah diakui sebagai sebagai kandang banteng. Selalu jadi penentu suara kemenangan PDIP.

“Kita tunggu perintah ketua umum mau dibawa kemana 2024. Jangan ikut-ikutan ambil keputusan sendiri sendiri. Itu bikin sesat, bikin terpecah belah. Semua orang ingin kita terpecah belah dan kalah. Jangan Jeruk makan jeruk,” ungkap Puan yang juga Ketua DPR RI ini.

Pernyataan Puan ini jelas ditujukan kemana dan ke siapa.

Puan dan Ganjar

Bagaimanapun, sinyal –meski belum diungkapkan— DPP PDIP, kalau belum boleh dikatakan keinginan Ketua Umum– adalah menginginkan Puan Maharani lah yang menjadi kandidat Capres. Namun, peran elektabilitas dan hasil survey nantinya tentu tak diabaikan oleh PDIP.

Itu sebabnya, mulai dari sekarang upaya mensosialisasikan Puan Maharani sangat gencar dilakukan oleh PDIP secara nasional. Namun untuk mengangkat elektabilitas itu memang tidak gampang. Dan tentunya lebih tidak gampang lagi untuk Ganjar Pranowo –jika memang tidak diinginkan oleh DPP –dalam hal ini Ketua Umum–.

Mungkinkah nama Puan akan bisa terangkat?

Secara posisi dan jabatan, Puan Maharani sebenarnya justru lebih diuntungkan ketimbang Ganjar Pranowo. Selaku Ketua DPR RI, adalah langkah yang sangat gampang bagi Puan untuk mengangkat elektabilitasnya dengan mengkoreksi kebijakan pemerintah jika dinilai kurang pro rakyat, misalnya.

Persoalannya, memang, ketika Puan mengkoreksi kebijakan Presidan misalnya, justru ini akan dikatakan ‘Jeruk Makan Jeruk’. Bukankah Presiden adalah PDI Perjuangan juga?

Puan dan PDI Perjuangan sebenarnya masih punya waktu lama untuk membangun elektabilitas hingga tahun 2024.

Pola mengkritisi pemerintah, tidak harus dan tidak selalu ditujukan ke Presiden Jokowi. Malah jika Puan mengkritisi Presiden Jokowi, akan langsung dicap sebagai pencitraan.

Mengkritisi pemerintah bisa jadi ditujukan ke kebijakan menteri atau salah satu menteri –baik dari PDIP maupun dari partai koalisi–, dan meminta agar Jokowi mengingatkan sang menteri, itu misalnya. Bahkan bisa saja misalnya meminta Presiden mengingatkan seorang kepala daerah karena kebijakannya tidak pro rakyat?

Selaku Ketua DPR RI, Puan punya ruang dan waktu yang sangat luas dan lebih dari cukup untuk berbicara atas nama kepentingan rakyat. Namun, kepentingan rakyat ini tidak boleh terlalu bermakna luas, agar rakyat yang dibela tahu, bahwa yang dimaksud itu adalah mereka.

Memang, karena posisi Puan dan Penguasa sama-sama dari partai penguasa, pola yang digunakan tidak bisa dengan bahasa PDI Perjuangan yang dikenal gaya blak-blakan, tapi lebih ke pola … begitu yang begitu, tapi jangan begitu….

Oh, begitu ya…. ***