oleh

Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara, Pil Pahit Gemara!

*Dinilai Terlibat Tipikor KMK BRI Pangkalpinang
*Adystia: Tuntutan Berlebihan

NOTARIS Gemara Handawuri benar-benar harus menelan pil pahit. Sidang tuntutan di PN Tipikor Kota Pangkalpinang kemarin (13/1), ia dituntut dengan 5 tahun dan 6 bulan penjara oleh tim JPU Arwin Ardinata dan Oslan Pardede di hadapan majelis hakim yang diketuai Siti Hajar Siregar.

———————

TERDAKWA Gemara dinilai bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang R I nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagai mana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair yang disusun secara subsidiairitas.

Tuntutan terhadap Gemara tidak cukup di situ, dia juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider kurungan 6 bulan. Gemara juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 493.362.000 paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah.

Ketentuan jika tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun bila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Seperti dalam dakwaan yang lalu dalam pusaran korupsi kredit modal kerja (KMK) BRI pada kurun Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 terdakwa selaku notaris dinilai telah melakukan 2 kesalahan patal. Yakni berupa telah membuat surat keterangan atau cover notes yang isinya tidak benar, pada 42 proses sertifikat debitur BRI.

Selain itu juga Gemara dinilai tidak melakukan pemeriksaan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang atas tanah (SPPPFAT) yang ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik yang sudah terbit untuk dijadikan sebagai agunan KMK yang merupakan kewajiban terdakwa selaku Notaris/PPAT terhadap 42 debitur itu.

Adystia: Kekeliruan Hukum

Dalam beberapa kali persidangan, notaris Gemara Handawuri terkesan berada di atas angin. Sehingga tuntutan demikian tinggi dari JPU, membuat kaget PH-nya, Adystia Sunggara.

Dr Adystia Sunggara menilai tuntutan pihak JPU keliru dan berlebihan. Harusnya mengindahkan hukum yang mengatur tentang lex spesialis jabatan notaris. Dimana telah diatur soal perlindungan hukum dengan tegas dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris serta pengaturan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris.

”Kalau melihat tuntutan, maka sudah terjadi kekeliruan hukum, ke depan –atas tuntuan yang berlebihan itu- siapapun yang membuat akta perjanjian hipotik dan pengurusan sertifikat ikut bertanggung jawab akibat suatu kredit macet atau bermasalah,” katanya.

“Bila dikaitkan dengan covernote keterangan tidak benar ya itu keterangan palsu, tapi bila dikaitkan dengan akta tegas undang-undang notaris menyebutkan akta itu adalah atas apa yang disampaikan penghadap bukan notaris yang membuat. Dan atas isinya itu adalah dari para pihak,” ungkap Adys lagi.

Dikatakanya, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum hakim sebelumnya sudah jelas notaris tidak terlibat dan dapat menentukan suatu keputusan kredit. “Nah sekarang notaris dipersalahkan, maka aneh kecuali ada persekongkolan jahat. Yang sudah terbukti melakukan persekongkolan jahat saja dituntut cuma 1 tahun penjara saja,” singgungnya.

Adystia juga mengungkapkan pada Permenkumham pasal 5 ayat 1 huruf b yang menegaskan majelis pengawas wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada notaris dalam hal notaris tidak melakukan kewajibanya dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i. “Fakta persidangan dihubungkan dengan tuntutan jaksa jadi keliru penerapan hukum. Jelas tidak ada persekongkolan dan kesengajaan keterlibatan notaris dalam proses pemberian kredit,” sebutnya.

Demikian juga dengan tuntutan uang pengganti, menurutnya itu adalah murni sebagai jasa dari notaris. Notaris menurutnya dalam menerima jasa tidak salah karena telah sesuai aturan dan telah melaksanakan tugasnya secara baik dan benar.

“Jadi intinya notaris itu membuat akta yang isinya adalah dari para pihak penghadap, notaris tidak ada kewenangan mengecek dari sisi materil melainkan hanya formil. Jadi kesalahan yang ada pada notaris adalah administratif, notaris juga tidak terlibat dalam persekongkolan jahat,” tandasnya. (eza)

News Feed