oleh

Awas!! ‘Tikus’ Bansos Corona

babelpos

“Selama ini bantuan sosial sangat besar. Itu titik yang kami awasi,” tuturnya.

Untuk mencegah pelanggaran pemberian bansos, KPK telah menerbitkan Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Selain itu, Surat Edaran dan Surat Dinas KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah.

“Sumbangan sosial atau sukarela untuk COVID-19 bukan merupakan gratifikasi. Tidak perlu dilaporkan ke KPK. KPK meminta penerima perlu didata, dapat darimana (bantuan,-red), disalurkan kepada siapa. Agar tertib akuntabilitas,” kata dia.

Selain pemberian bantuan sosial kepada warga, potensi korupsi juga bisa terjadi dalam pengadaan barang/jasa dan penganggaran.

“Silakan laksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat,” ujarnya.

“Itu prosedur yang penting ketika pengadaan barang dan jasa. Tidak ada kongkalikong atau permufakatan. Tidak ada kesepakatan bersama yang bisa menimbulkan kerugian,” lanjutnya.

Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto mengungkap saat ini ada potensi penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Pilkada ditunda sampai Desember membuka ruang untuk eksploitasi dana yang dipakai untuk COVID-19 atau seharusnya (penggunaan dana,-red) Covid-19,” katanya.

Ada sekitar 200 calon petahana yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2020.