oleh

KPUD Diminta Sesuaikan Anggaran

babelpos

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI telah sepakat Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah persiapan sedang dilakukan. KPU di daerah diminta melakukan penyesuaian anggaran. Terlebih, setelah ada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati penerapan Protokol Kesehatan COVID- 19 pada Pilkada 2020.

“Terkait hal itu, memang akan ada penyesuaian kebutuhan barang atau anggaran.
Begitu juga dengan penetapan jumlah pemilih di TPS. Maksimal 500 pemilih per-TPS dan harus diatur secara baik,” kata Anggota Komisi II DPR RI Cornelis, Jumat (5/6).

Menurutnya, untuk penyesuaian kebutuhan tambahan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI, Kemendagri , KPU , Bawaslu dan DKPP setuju dapat dipenuhi. Yakni melalui anggaran APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah.

Mantan Gubernur Kalbar ini menambahkan hal tersebut diperlukan agar terjadi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran pilkada serentak. “Komisi II DPR RI meminta KPU, Bawaslu dan DKPP untuk restrukturisasi anggaran yang dialokasikan bagi setiap tahapan. Pelaksanaan pilkada ini harus disampaikan kepada Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebelum pelaksanaan kerja gabungan rapat kerja gabungan,” papar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Dia menekankan KPU agar bekerja sama dengan tim kesehatan di setiap kabupaten/kota. Hal ini terkait alat pelindung kesehatan. “Sebaiknya KPU bekerja dengan kesehatan gugus tugas penanganan COVID-19 di setiap kabupaten/kota. Sehingga KPU atau Bawaslu tidak repot mengurusi masalah yang memang bukan
urusannya,” jelas Cornelis.