oleh

Kajati Warning Pejabat Babel: Jangan Terima Parsel!

babelpos

KEPALA Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kajati), Ranu Miharja mengingatkan seluruh jajaranya dan pejabat daerah untuk tidak menerima parsel lebaran, uang maupun bentuk lainnya.

———————

IA menegaskan, jika ada pemberian tersebut, sebaiknya ditolak. Menurutnya jika nekat menerima, apalagi tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka bisa diancam pidana. Begitu juga bila ada pejabat yang sudah terlanjur menerima, maka harus melaporkan kepada KPK.

“Jadi saya ingatkan terutama internal kita di Kejaksaan sendiri, dan para pejabat di daerah ini, agar jangan menerima parsel dalam bentuk apapun. Karena ini terindikasi gratifikasi sehingga bisa dilaporkan kepada KPK.
Begitu juga dengan pihak pengusaha-pengusaha jangan ada yang memberikan parsel dalam bentuk apapun,” tegas Ranu kepada Babel Pos, kemarin.

Peringatan yang disampaikan mantan Direktur Penuntutan KPK ini, sekaligus mengingatkan adanya aturan gratifikasi seperti dimuat dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam undang-undang tersebut disebut bahwa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Dia menambahkan juga, selain untuk mendukung pemberantasan korupsi, sikap menolak parsel yang dilakukan pegawai negeri sipil dan pejabat merupakan teladan yang baik bagi masyarakat.

“Apabila pegawai negeri dan pejabatnya dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” ujarnya.(eza)