oleh

Pilkada Corona

babelpos

PEMERINTAH akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi COVID-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, pada Senin (4/5) lalu.

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos Grup —

DALAM Perppu itu, ada pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana non alam. Selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Apakah memang pandemi covid-19 ini betul-betul berakhir, hingga Desember 2020 itu sudah terbilang aman untuk pelenyenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena dalam Perppu itu sendiri diakui ini bukan bencana alam, tapi bencana non alam.

Jika bencana alam, tentu akan mudah memilah dan memilih daerah yang akan menggelar Pilkada serta daerah yang terdampak oleh bencana atau tidak. Tapi, ini bencana sejagad, yang semua daerah –bahkan dunia mengalaminya–.
Inilah simalakama. Karena bagaimanapun, pasca bencana sebuah wilayah mau tidak mau harus Recovery. Mulai dari rehabilitasi atau perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Dengan Pilkada, tentu harapannya adalah terpilih sudah kepala daerah yang definitif sehingga recovery dan pemulihan dapat dilaksanakan secara maksimal. Kalau belum definitif, tentu sang pejabat kepala daerah punya keterbatasan kekuasaan dan kebijakan.

Di sisi lain, jika Pilkada tetap digelar sementara bencana non alam ini belum benar-benar pulih, justru kondisi rawan terjadi. Bukan tidak mungkin, daerah yang semula adem ayem dan sudah agak tenang, malah tertimpa bencana covid-19 kembali?